Hak Anak Pelaku Kejahatan: Tinjauan Hukum Terkait Tindak Pidana Anak

Hak anak pelaku kejahatan menjadi topik yang seringkali menimbulkan perdebatan dalam ranah hukum. Tinjauan hukum terkait tindak pidana anak mengharuskan kita untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan perlindungan hak anak, namun juga kebutuhan akan keadilan bagi korban kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak anak pelaku kejahatan harus tetap dijamin selama proses peradilan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Namun, perlu diingat bahwa hak anak pelaku kejahatan tidak boleh melanggar hak korban kejahatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, “Perlindungan hak anak pelaku kejahatan seharusnya tidak mengorbankan keadilan bagi korban kejahatan.”

Dalam tinjauan hukum terkait tindak pidana anak, penting bagi kita untuk memahami bahwa anak pelaku kejahatan juga memiliki hak untuk mendapat pendampingan hukum yang layak. Menurut Undang-Undang tersebut, anak pelaku kejahatan berhak atas pendampingan hukum sejak awal proses peradilan.

Dalam konteks ini, Prof. Dr. Yohanes Surya, seorang pakar psikologi anak, menekankan pentingnya pendampingan hukum yang memperhatikan kebutuhan psikologis anak. “Anak pelaku kejahatan seringkali membutuhkan dukungan psikologis agar dapat menghadapi proses peradilan dengan baik,” ujarnya.

Dengan demikian, tinjauan hukum terkait tindak pidana anak haruslah memperhatikan hak anak pelaku kejahatan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan berpihak pada perlindungan hak anak. Semua pihak, baik itu penegak hukum, advokat, maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk mengoptimalkan perlindungan hak anak dalam konteks hukum pidana anak.